.png "Admin Global")
HALTENG, Wartarepublik.com - Halmahera Tengah (Halteng) memegang rekor sebagai daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Maluku Utara, mencapai Rp2,5 triliun, bahkan naik menjadi Rp2,528 triliun setelah perubahan. Ditambah lagi dengan aliran Dana Bagi Hasil royalti nikel yang nilainya luar biasa besar, seharusnya kesejahteraan rakyat sudah terwujud nyata. Namun kenyataan berbicara lain: kemiskinan masih bertahan, dan kesejahteraan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Mengapa kekayaan melimpah tapi rakyat belum makmur? Jawabannya ada pada cara kita membelanjakan uang negara.
DUA WAJAH APBD: PEJABAT DAPAT BANYAK, RAKYAT DAPAT SISA
Fakta yang terbuka lebar memperlihatkan ketimpangan yang sangat mencolok dalam pengelolaan keuangan daerah ini. Ini adalah "dua wajah" yang menyakitkan bagi kita semua:
Wajah Pertama: Anggaran Operasional Menggunung Tinggi
Dana untuk biaya operasional pemerintah daerah saja menghabiskan hampir separuh dari total APBD, yakni Rp1,175 triliun. Rinciannya jelas dan memilukan:
- Belanja pegawai: Rp509 miliar.
- Belanja barang dan jasa: Rp631 miliar — di sinilah tersembunyi biaya perjalanan dinas, uang makan minum, akomodasi, dan uang jalan bagi para pejabat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bahkan Wakil Bupati Halteng pun sudah berani mengakui kebenaran ini, dengan tegas menyatakan:
"Masih ada OPD yang mengalokasikan perjalanan dinas secara berlebihan, padahal seharusnya diarahkan untuk program pemberdayaan masyarakat. Kita harus jujur, ada porsi belanja yang belum berpihak sepenuhnya pada rakyat."
Bukti nyata ketidakefisienan ini terlihat saat pemerintah pusat terpaksa memangkas dana transfer ke Halteng sebesar Rp95 miliar karena dianggap boros dan memerintahkan pemangkasan perjalanan dinas. Uang negara habis untuk perjalanan, rapat, dan akomodasi, sementara solusi nyata untuk rakyat tertunda.
Wajah Kedua: Bantuan Rakyat Hanya Dicicil Recehan
Di sisi lain, perhatian untuk warga yang paling membutuhkan—janda, lansia, penyandang disabilitas, anak yatim—sangatlah kecil dan terbatas. Insentif yang diberikan berkisar antara Rp400.000 hingga Rp500.000 per bulan. Parahnya lagi, sampai Mei 2025, total anggaran yang tersalurkan untuk seluruh Bantuan Sosial (Bansos) ini hanya sekitar Rp10 miliar.
Mari kita bandingkan dengan akal sehat
✅ Belanja Barang & Jasa (termasuk uang jalan pejabat): Rp631 MILIAR.
❌ Bantuan untuk rakyat miskin dan rentan: Rp10 MILIAR.
Bantuan dicicil sedikit demi sedikit hanya untuk pencitraan semata, sementara uang perjalanan pejabat mengalir deras tanpa hambatan. Ini bukan lagi kebijakan, ini adalah drama penderitaan rakyat yang tak berkesudahan.
SOLUSI NYATA: SATUKAN BANTUAN, BANGUN KEMANDIRIAN
Sudah saatnya kita mengubah pola pikir. Memberi bantuan sedikit-sedikit setiap bulan tidak akan pernah mengangkat rakyat dari kemiskinan; itu hanya membuat rakyat terus bergantung dan tidak pernah mandiri. Ada jalan keluar yang jauh lebih mulia, lebih bermartabat, dan sangat mungkin dilakukan oleh Halteng yang kaya raya ini: Satukan seluruh dana bantuan yang tercecer itu, ubah menjadi DANA
PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN EKONOMI RAKYAT.
Bayangkan jika setiap Kepala Keluarga (KK) diberikan modal besar sekali gus atau terstruktur, bukan sekadar uang jajan:
- Jika diterima Rp200 juta per KK, dalam 15 tahun nilainya berkembang menjadi ±Rp415 juta, atau setara pensiun bulanan ±Rp2,7 juta.
- Jika diterima Rp250 juta per KK, nilainya tumbuh menjadi ±Rp519 juta, atau setara pensiun bulanan ±Rp3,4 juta.
Apakah ini mahal ? Sama sekali tidak
Untuk memberikan modal sebesar itu kepada 5.000 Kepala Keluarga, biayanya hanya:
🔹 Rp100 miliar/bulan (jika Rp200 juta/KK) = 4% dari total APBD.
🔹 Rp125 miliar/bulan (jika Rp250 juta/KK) = 5% dari total APBD.
Seluruh keluarga miskin dan rentan di Halteng bisa selesai dibantu dan diberdayakan dalam waktu 6 bulan saja. Semua naik kelas, semua punya modal usaha, semua mandiri. Tidak ada lagi yang minta bantuan recehan, tidak ada lagi ketergantungan abadi.
Jangan takut menaikkan angka. Untuk daerah dengan APBD Rp2,5 triliun dan kekayaan tambang melimpah, angka Rp200 juta atau Rp250 juta itu sangat logis dan sangat layak. Ingat: kekayaan alam ini titipan Tuhan dan warisan bumi, harus dikembalikan utuh kepada pemiliknya, yaitu rakyat.
IRONI YANG MENYAKITKAN: JANJI TAK TEREALISASI
Kita juga tak bisa menutup mata dari fakta pahit lainnya. Sebagai bukti nyata ketidakpedulian birokrasi, marilah kita ingat Proposal Pemberdayaan Masyarakat Desa Lukulamo Tahun 2025 yang telah diserahkan ke Dinas UMKM Halteng. Dokumen ini sudah diketahui oleh Ketua DPRD Halteng dan Kepala Dinas UMKM saat itu. Namun hingga tahun 2026 ini, sama sekali tidak ada realisasi.
Ironisnya, saat perwakilan Pemuda Karang Taruna dan masyarakat menanyakan nasib proposal tersebut, jawaban Kepala Dinas UMKM singkat dan dingin:
"Belum ada anggaran."
Padahal kita tahu betul, uang Rp631 miliar untuk perjalanan dinas dan belanja barang pasti ada dan terpakai habis. Anggaran untuk kesejahteraan rakyat selalu dikatakan tidak ada, tapi anggaran untuk kenyamanan pejabat selalu tersedia berlimpah. Di mana keadilan itu berada ?
PILIHAN SEJARAH UNTUK BUPATI HALMAHERA TENGAH
Bapak Bupati, saat ini Bapak berdiri di persimpangan sejarah. Ada dua jalan di hadapan mata:
OPSI A: Lanjutkan Drama
Teruskan kebiasaan lama: anggaran perjalanan dinas tetap besar, bantuan rakyat tetap dicicil recehan, masyarakat tetap miskin, dan ketergantungan berlanjut selamanya. Nama Bapak akan tercatat sebagai pemimpin biasa yang mengikuti arus, membiarkan kekayaan daerah habis tak berbekas saat nikel punah nanti.
OPSI B: Jadilah Pelopor Perubahan
Hentikan pemborosan, satukan dana bantuan, bangun sistem dana pensiun dan modal usaha rakyat. Jadilah pemimpin pertama yang berani berpikir besar: dari pola memberi ikan, berubah menjadi pola memberi jaring dan kapal.
Uang dari tambang nikel tidak akan selamanya ada. Pasti akan habis di kemudian hari. Tapi kemandirian rakyat yang Bapak bangun, serta martabat yang Bapak wariskan, akan abadi dikenang sepanjang masa oleh generasi mendatang.
Mari akhiri drama kemiskinan di tanah yang kaya raya ini. Mari wujudkan kemakmuran nyata untuk seluruh anak bangsa di Halmahera Tengah. (Red/Bung)