.png "Admin Global")
Luwuk Sulawesi Tengah— Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini di Sulawesi Tengah tak lagi sekadar seremoni. Di balik spanduk dan panggung perayaan, suara keras justru datang dari akar rumput: buruh dan mahasiswa universitas tompotika Luwuk (untika) yang menuding pemerintah Daerah abai terhadap hak-hak dasar mereka.
Aliansi Buruh dan Pelajar mengungkap serangkaian persoalan serius—mulai dari upah yang tak layak, praktik anti-serikat, hingga arah kebijakan pendidikan yang dinilai memenyimpang.penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp2,7 juta lebih dianggap jauh dari kata layak. Buruh menilai kebijakan pengupahan hanya bertumpu pada formula pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhitungkan lonjakan harga kebutuhan pokok.
Akibatnya, daya beli buruh terus merosot. Di tengah naiknya biaya hidup, upah minimum justru tak mampu menjamin kehidupan yang layak.
“Ini bukan sekadar angka, ini soal hidup atau tidaknya buruh,” Masalah lain yang mencuat adalah praktik union busting atau pemberangusan serikat pekerja. Sejumlah perusahaan disebut kerap melakukan intimidasi, mutasi sepihak, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pengurus serikat.Padahal, praktik tersebut secara tegas dilarang dalam Undang-Undang. Ujar salah satu orator
Namun di lapangan, pelanggaran disebut terjadi secara sistematis dan nyaris tanpa sanksi tegas.Tak kalah serius, banyak perusahaan disebut belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS secara penuh. Bahkan, ada yang hanya mendaftarkan sebagian program demi menekan biaya operasional. Kondisi ini membuat buruh berada dalam posisi rentan—tanpa perlindungan saat mengalami kecelakaan kerja atau risiko keadilan.
Praktik lembur paksa tanpa persetujuan juga menjadi sorotan. Buruh dipaksa mengejar target produksi tanpa surat resmi dan tanpa bayaran lembur yang sesuai aturan. Situasi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, sekaligus membuka ruang eksploitasi yang terus berlangsung. Tak hanya sektor buruh, kritik tajam juga diarahkan ke dunia pendidikan.
Aliansi menyoroti pengalihan anggaran pendidikan hingga Rp81 triliun lebih ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini dinilai berpotensi menggeser prioritas utama pendidikan: peningkatan kualitas belajar, infrastruktur, dan kurikulum.
“Jika anggaran pendidikan dialihkan, maka yang dikorbankan adalah masa depan,” Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pendidikan, nasib guru honorer justru masih memprihatinkan. Banyak yang menerima gaji di bawah standar hidup, bahkan sering terlambat dibayar.
Tanpa kepastian status dan jaminan kesejahteraan, guru honorer tetap menjadi tulang punggung pendidikan—namun tanpa perlindungan yang layak.Masalah klasik lain yang belum terselesaikan adalah ketimpangan sarana pendidikan. Sekolah rusak, akses sulit, dan keterbatasan fasilitas menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai belum cukup menjawab persoalan mendasar ini. Aliansi Buruh dan Pelajar Sulawesi Tengah menyerukan satu pesan tegas:
Pesan ini bukan sekadar slogan, melainkan peringatan keras bahwa ketimpangan di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan telah mencapai titik kritis.Jika negara terus abai, bukan tidak mungkin ketidakpuasan ini akan berubah menjadi gelombang protes yang lebih besar.***(Muf)