.png "Admin Global")
HALTENG, Wartarepublik.com – Berita yang dimuat laman berita detikhalmahera.com terkait hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Fritu, Kecamatan Weda Utara, tanggal 9 Mei 2026, menuai kritik keras dan penolakan tegas dari sejumlah warga serta seluruh saksi dan tim pemenangan calon kepala desa lawan politik. Berita tersebut disusun semata-mata hanya berdasarkan data yang tertulis di papan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan mengutip berita acara resmi panitia, namun dinilai jauh dari kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Senin, (18/5/2026)
Dalam pemberitaannya, media tersebut menuliskan perolehan suara masing-masing calon sebagaimana tertulis di papan pengumuman dan menyebutkan seluruh proses telah disaksikan saksi serta sah secara administrasi. Namun narasi yang dibangun dianggap sangat dangkal, tidak lengkap, dan sengaja menutupi sejumlah fakta krusial yang menjadi dasar perselisihan. Berita itu dinilai hanya mengulang apa yang ditulis panitia, tanpa berusaha menelusuri kebenaran di balik angka-angka tersebut.
"Berita itu hanya menyalin apa yang ada di papan tulis dan kertas panitia. Padahal kami sebagai saksi dan warga yang mengawasi langsung tahu betul ada banyak hal yang tidak pas, ada data yang dimanipulasi, ada selisih besar yang tidak dijelaskan. Media itu seolah melegalkan hasil hanya karena tertulis di papan, padahal papan itu sendiri isinya sudah diatur," tegas salah satu saksi calon yang menolak menandatangani berita acara.
Pembantahan keras itu bukan tanpa alasan. Masyarakat dan tim lawan politik menegaskan bahwa angka di papan rekapitulasi tidak konsisten jika dicocokkan dengan dokumen pengiriman surat suara resmi dari Dinas PMD maupun daftar pemilih yang sah. Ada kejanggalan mendasar yang sama sekali tidak disinggung dalam berita detikhalmahera.com, antara lain:
1. Selisih Surat Suara Hilang: Dinas PMD mengirim 876 lembar surat suara DPT, padahal pemilih sah hanya 811 orang. Secara hitungan seharusnya masih ada sisa 77 lembar, namun di papan rekapitulasi ditulis seolah habis terpakai dan hilang tanpa penjelasan. Fakta ini sama sekali tidak dimuat media tersebut.
2. Data Pemilih Berantakan: Ada nama orang meninggal masih terdaftar, ada nama ganda, dan penggunaan surat suara cadangan yang tidak masuk akal. Hal ini menjadi bukti administrasi cacat hukum, namun dalam berita justru ditulis seolah semua tahapan berjalan tertib dan sah.
3. Persetujuan yang Dipaksakan: Disebutkan disaksikan saksi, padahal kenyataannya banyak saksi dari tim lawan yang keberatan, mengajukan keberatan dalam catatan kejadian, namun hal ini diabaikan begitu saja dalam liputan berita.
Masyarakat menilai, narasi yang dibangun dalam pemberitaan yang di muat media Detikhalmahera.com, cenderung mengutamakan apa yang disampaikan panitia penyelenggara saja, seolah-olah tulisan di papan rekapitulasi adalah kebenaran mutlak, padahal di baliknya tersembunyi rekayasa angka yang sangat jelas terlihat oleh siapa saja yang mau mengecek data lengkap.
"Media tidak boleh hanya melihat papan tulis saja. Berita itu jadi tidak objektif dan malah menutupi kejanggalan yang kami temukan. Kalau hanya berdasarkan tulisan panitia, tentu saja mereka akan tulis semuanya benar. Tapi kami punya bukti asli, kami punya catatan saksi, kami punya data yang berbeda. Fakta itu yang harusnya ditulis, bukan sekadar apa yang panitia ingin orang lihat," tambah perwakilan warga.
Warga dan tim pemenangan calon lain menuntut agar media bersedia menelusuri data lengkap, mencatat setiap keberatan saksi, dan membandingkan dengan dokumen asli pengiriman logistik, agar berita yang disajikan benar-benar mewakili kebenaran, bukan sekadar narasi yang diinginkan pihak panitia saja. Hingga saat ini, pembantahan ini terus disuarakan karena bagi masyarakat, kebenaran tidak hanya ada di papan tulis, tapi ada pada kesesuaian data dan kenyataan. (Red/Bung)