Halmahera Tengah, Wartarepublik.com - Sejak diresmikan Agustus 2018, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) tumbuh pesat menjadi salah satu pusat industri nikel terbesar di Indonesia Timur. Berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sekaligus Objek Vital Nasional (OVN), kawasan ini memang mendapat dukungan penuh pemerintah pusat sebagai tulang punggung hilirisasi nasional. Namun, di balik gemerlap janji kemajuan ekonomi, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku Utara tertanggal 22 Desember 2025 membuka fakta pahit: pertumbuhan industri ternyata berjalan beriringan dengan kebocoran penerimaan negara yang merugikan daerah. Minggu, (31/5/26)
BPK menemukan dua persoalan krusial yang menunjukkan lemahnya akuntabilitas di kawasan tersebut. Pertama, sebanyak 12 wajib pajak penyedia listrik untuk kebutuhan smelter di IWIP terbukti tidak melaporkan volume penjualan listriknya kepada pemerintah daerah. Kedua, yang tak kalah serius, terungkap kebocoran Pajak Air Permukaan (PAP) yang mencapai Rp2.441.600.500.
Ironisnya, meski PT IWIP telah melaporkan penggunaan air dari Sungai Kobe dan Sungai Ake Sake melalui sistem E-Tax, laporan tersebut ternyata kosong dari bukti pendukung. Tidak ada dokumentasi flowmeter atau alat ukur debit air yang sah sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak. Pemeriksaan lapangan yang dilakukan BPK bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan UPTD PPD Halmahera Tengah pada 5 November 2025 semakin menegaskan bahwa pelaporan yang ada belum memenuhi standar kepatuhan dan akuntabilitas.
Ini menjadi kritik tajam sekaligus pertanyaan mendasar: jika sebuah proyek yang didukung sepenuhnya oleh negara justru tidak mampu menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, di mana letak manfaat nyata pembangunan ini bagi masyarakat sekitar? Pajak daerah seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan warga Halmahera Tengah. Namun, dengan adanya kebocoran miliaran rupiah ini, justru rakyatlah yang kembali dirugikan—mereka yang harus menanggung dampak lingkungan akibat aktivitas industri, sementara potensi pendapatan daerah yang seharusnya kembali untuk mereka hilang begitu saja.
Status PSN dan OVN tidak boleh dijadikan tameng untuk melepaskan diri dari kewajiban hukum dan tanggung jawab kepada negara. Dukungan pemerintah pusat seharusnya diimbangi dengan kepatuhan penuh terhadap peraturan perpajakan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Fakta ini juga menjadi teguran keras bagi pemerintah daerah agar tidak lengah dalam melakukan pengawasan, serta bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa kemajuan industri tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan keadilan fiskal dan transparansi.
Keadilan pembangunan akan tercapai hanya jika setiap pihak—terutama pelaku usaha besar—memenuhi kewajibannya. PT IWIP dan instansi terkait wajib segera menindaklanjuti temuan BPK, melengkapi data yang kurang, dan menutup kebocoran penerimaan tersebut. Jangan sampai proyek strategis nasional justru menjadi contoh buruk dalam tata kelola keuangan negara. Karena pada akhirnya, kekayaan alam dan hasil pembangunan haruslah kembali memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak semata. (*)
.png "Admin Global")
