.png "Admin Global")
WartaRepublik.com–Luwuk Banggai — Suasana forum parlemen di Kabupaten Banggai memanas. Ketua Komisi I DPRD Banggai, Lisa Sundari. melontarkan kritik tajam pada saat RDP (Rapat dengar pendapat) bersma Serikat buru dan perwakilan setiap perusahaan yang adaa di kabupaten banggai.ketua Komisi l DPRD kabupaten banggai menyoroti kinerja dinas teknis yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Sorotan itu bukan tanpa alasan ketidakhadiran sejumlah pejabat terkait dalam rapat penting justru mempertegas buruknya koordinasi lintas instansi.senin/18/05/2026
Dalam forum resmi tersebut, Lisa Sundari Ketua Komisi l DPRD kabupaten banggai. secara terbuka mempertanyakan komitmen dan tanggung jawab dinas teknis terhadap persoalan yang tengah dihadapi kawan kawan Serikat maupun pekerjaan (masyarakat). Bagi Lisa Sundari, absennya pihak-pihak yang seharusnya hadir bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan cerminan lemahnya keseriusan pemerintah dalam menangani masalah krusial.
“Sebagai penanggung jawab teknis, seharusnya mereka hadir. Ini menyangkut persoalan besar,” ujar Ketua Komisi 1 DPRD kabupaten banggai
Pernyataan itu menjadi titik tekan dalam RDP rapat dengar pendapat, sekaligus sinyal keras bahwa DPRD tidak akan mentolerir sikap abai dari jajaran eksekutif. Dalam pandangan Komisi I, pengawasan yang lemah berpotensi membuka ruang bagi berbagai persoalan di lapangan—mulai dari penyimpangan program hingga mandeknya pelayanan.
Lebih jauh, DPRD menilai bahwa ketidakhadiran pejabat terkait bukan hanya menghambat jalannya evaluasi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Forum yang seharusnya menjadi ruang klarifikasi dan solusi justru kehilangan substansi akibat absennya pihak-pihak kunci.
“Bagaimana kita bisa mencari solusi jika yang bertanggung jawab tidak ada di tempat? Ini bukan persoalan kecil, ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” lanjut Lisa.
Kritik tersebut juga menyasar buruknya sistem koordinasi antar dinas yang selama ini dinilai berjalan setengah hati. DPRD menilai, tanpa komunikasi yang solid dan kehadiran aktif dalam forum-forum strategis, upaya penyelesaian masalah hanya akan menjadi formalitas belaka.
Sejumlah anggota DPRD lainnya turut menyuarakan keprihatinan serupa. Mereka menilai perlu ada langkah tegas, termasuk evaluasi terhadap pejabat yang dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya rekomendasi sanksi jika ketidakdisiplinan ini terus berulang.
Di tengah sorotan tersebut, publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah. Apakah kritik tajam parlemen ini akan menjadi titik balik perbaikan kinerja birokrasi, atau justru kembali tenggelam dalam rutinitas tanpa perubahan?
Yang jelas, pesan dari parlemen sudah sangat gamblang: ketidakhadiran dan lemahnya pengawasan bukan lagi sekadar masalah internal, tetapi telah menjadi ancaman serius bagi pelayanan dan kepercayaan masyarakat.
Muflihun/wartaRepublik.com