.png "Admin Global")
WartaRepublik.com,TALIABU —Muflihun La Guna Aktivis mahasiswa Taliabu kembali melontarkan kritik keras terhadap aktivitas PT BMI yang dinilai tidak konsisten antara pernyataan resmi dan kondisi di lapangan. Persoalan utama yang disorot adalah status Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang hingga kini disebut belum mendapatkan keputusan, namun aktivitas pengangkutan ke lokasi tambang diduga tetap berjalan.
Muflihun menegaskan, informasi yang mereka terima menyebutkan bahwa pihak kantor PT BMI di Luwuk telah menyampaikan seolah-olah proses RKAB sedang berjalan. Namun di saat bersamaan, kapal-kapal pengangkut justru tetap beroperasi secara lancar menuju site tambang di Pulau Taliabu melalui jalur Pelabuhan Luwuk.
“Ini yang jadi tanda tanya besar. Katanya RKAB belum ada keputusan, tapi kapal masih terus jalan ke lokasi tambang. Lalu aktivitas itu dasar hukumnya apa?” tegas salah satu aktivis dalam pernyataan yang bernada kritis.
Menurut Aktivis, keberadaan RKAB bukan sekadar formalitas administratif, melainkan syarat utama yang menentukan sah atau tidaknya aktivitas operasional pertambangan. Jika belum ada keputusan resmi, maka segala bentuk aktivitas yang mengarah pada operasional dinilai patut dipertanyakan.
Aktivitas pelayaran yang tetap berlangsung tersebut menimbulkan dugaan bahwa ada praktik yang tidak transparan. Mahasiswa bahkan menilai, situasi ini berpotensi mengarah pada pembiaran oleh pihak tertentu jika tidak segera ditindaklanjuti.
“Jangan sampai ada kesan aturan hanya berlaku di atas kertas. Kalau kapal masih beroperasi, berarti ada aktivitas yang berjalan. Ini harus dijelaskan secara terbuka ke publik,” lanjutnya.
Di sisi lain, kondisi terbaru di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas di site PT BMI di Taliabu saat ini telah dihentikan sementara. Penghentian ini disebut-sebut karena belum adanya kepastian terkait RKAB yang diajukan perusahaan.
Namun penghentian tersebut justru memperkuat kecurigaan mahasiswa. Mereka mempertanyakan apakah sebelumnya aktivitas telah berjalan tanpa dasar izin yang jelas.
“Kalau sekarang berhenti karena RKAB belum keluar, berarti sebelumnya bagaimana? Ini bukan soal teknis lagi, ini soal integritas hukum,” tegas mereka.
Mahasiswa mendesak pemerintah daerah, dinas teknis, hingga aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi menyeluruh. Mereka juga meminta adanya transparansi penuh terkait status RKAB PT BMI, termasuk kronologi aktivitas perusahaan sebelum penghentian operasional.
“Ini sumber daya daerah, bukan milik segelintir pihak. Jangan ada ruang abu-abu dalam pengelolaannya. Kalau ada pelanggaran, harus ditindak tegas tanpa kompromi,” tutup pernyataan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT BMI maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan aktivitas kapal yang tetap berjalan di tengah belum adanya keputusan RKAB.
Muflihun La Guna Aktivis mahasiswa akan mengadakan konsulidasi bersama kawan kawan gerakan mahasiswa Taliabu tidak menuntut kemungkinan melakukan aksi mimbar bebas dan akan mempertanyakan kembali persoalan ini ke Kantor cabang PT BMI yang adaa di Luwuk