.png "Admin Redaksi")
WARTAREPUBLIK - Puluhan warga dari berbagai desa di Kecamatan Obi memadati Gedung Serbaguna Laiwui pada Kamis, 26 Juni 2025. Mereka datang untuk menghadiri acara konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (HALSEL), menyusul maraknya keluhan masyarakat terhadap lonjakan tagihan air dan buruknya pelayanan pelanggan di wilayah tersebut.
Acara ini dipimpin langsung oleh Direktur PDAM HALSEL, Soleman Bobote, dan turut dihadiri sejumlah pejabat teknis PDAM, aparat desa, serta tokoh masyarakat. Suasana berlangsung hangat namun diwarnai ketegangan, sebab warga tak segan menyampaikan keresahan mereka secara terbuka. Tuntutan utama yang disuarakan adalah keadilan tarif, transparansi pencatatan meteran, serta peningkatan kualitas pelayanan dari petugas PDAM Obi.
Salah satu keluhan paling dominan datang dari warga Desa Buton, Jikotamo, Laiwui, hingga Sambiki. Mereka mempertanyakan lonjakan tagihan air yang dinilai tidak masuk akal, bahkan beberapa di antaranya naik lebih dari dua kali lipat dari bulan sebelumnya. Kenaikan ini terjadi tanpa adanya peningkatan konsumsi air yang berarti.
"Kami ini bukan pengusaha hotel, tapi tagihan bisa sampai ratusan ribu. Air sering mati, alirannya pun kecil. Ini tidak logis," keluh seorang warga Desa Buton, yang mengaku tagihannya naik dari Rp 70 ribu menjadi Rp 410 ribu hanya dalam satu bulan.
Tak hanya tarif, warga juga menyoroti ketidakjelasan dasar perhitungan tagihan dan dugaan adanya kesalahan pencatatan bahkan potensi manipulasi data meteran air oleh petugas.
Kritik tajam juga diarahkan pada kualitas pelayanan petugas PDAM Obi. Sejumlah warga menyebut petugas tidak responsif, sulit dihubungi, dan sering menunjukkan sikap arogan saat warga mengajukan komplain.
"Kami datang ke kantor PDAM Obi untuk minta penjelasan, malah dijawab dengan nada tinggi. Tidak ada solusi, hanya disuruh bayar dulu baru komplain. Ini pelayanan macam apa?" kata salah satu warga Desa Buton, yang mengaku kecewa berat terhadap sikap petugas.
Layanan pengaduan juga dinilai tidak memadai. Banyak laporan masyarakat melalui media sosial maupun pesan singkat tidak pernah ditanggapi. Akibatnya, akumulasi keluhan ini memuncak dan mendorong warga untuk menuntut forum dialog terbuka, seperti yang digelar hari ini.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Direktur PDAM HALSEL Soleman Bobote mengakui pihaknya menerima banyak laporan terkait lonjakan tagihan dan buruknya pelayanan di Obi. Ia berjanji akan melakukan evaluasi internal terhadap sistem pencatatan meteran, kinerja petugas, dan mekanisme distribusi informasi kepada pelanggan.
"Kami hadir di sini bukan hanya menyampaikan, tapi juga mendengarkan. Kami akan menindaklanjuti semua masukan secara teknis dan manajerial," ujar Soleman di hadapan ratusan warga.
Ia juga menyampaikan bahwa tim audit akan diterjunkan untuk melakukan pengecekan acak terhadap meteran pelanggan serta sistem input data tagihan. PDAM juga akan membenahi pola komunikasi dan pengaduan masyarakat agar pelayanan bisa lebih transparan dan efisien.
Bahdi, salah satu tokoh masyarakat Laiwui, menyampaikan bahwa masyarakat sudah terlalu sering menerima janji-janji manis tanpa realisasi. Ia meminta adanya komitmen tertulis dan tenggat waktu yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan.
"Jangan cuma datang kasih janji. Kami minta hitam di atas putih. Kapan selesai evaluasi, dan bagaimana tindak lanjutnya?" tegas bahdi
Sebagai bentuk protes, sejumlah warga yang dipimpin oleh Yusran Dais, Koordinator Aksi memilih walk out dari ruangan. Menurut Yusran, jawaban yang disampaikan pihak PDAM HALSEL tidak menyentuh akar masalah dan cenderung normatif.
"Ini bukan forum seremonial. Kalau tidak serius menangani keluhan masyarakat, lebih baik tidak usah diadakan," kata Yusran.
Sementara itu, aktivis masyarakat Obi lainnya, Darwan Adu Hasan, menyatakan penolakan terhadap skema pembayaran satuan tarif PDAM HALSEL. Ia menyebut bahwa PDAM Obi tidak menunjukkan adanya perbaikan baik dari sisi pelayanan maupun fasilitas. Bahkan, menurutnya, para petugas di lapangan tidak menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap pelanggan "Apa yang dibayar masyarakat selama ini tidak sebanding dengan pelayanan yang mereka terima," ujar Darwan.
Camat Obi dalam kesempatan tersebut turut menyampaikan pandangannya. Ia meminta agar PDAM tidak hanya menindaklanjuti laporan masyarakat saat terjadi gejolak, melainkan melakukan sosialisasi berkelanjutan ke seluruh desa. Ia juga menghimbau masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara resmi agar bisa ditangani dengan baik "Kami butuh pola komunikasi dua arah yang aktif. Jangan tunggu masalah meledak baru ada tindakan," Tutup Camat Obi.
Satu hal yang jelas dari forum ini: masyarakat Obi menuntut perubahan nyata, bukan lagi janji kosong. Mereka ingin hak dasar mereka atas air bersih dilayani dengan adil, transparan, dan bermartabat. Dengan suara bulat dan solidaritas warga, Kecamatan Obi kini memberi pesan tegas: pelayanan publik yang buruk tak lagi bisa ditoleransi.
Reporter : Red