.png "Admin Redaksi")
Oleh: Ahkam Kurniawan Buamona, (Mahasiswa Hukum STAI Babusalam Sula)
OPINI, Wartarepublik.com - Apa alasan kita membutuhkan hukum di Indonesia? Hukum di Indonesia lebih dari sekadar kumpulan pasal di atas kertas. Ia berfungsi sebagai dasar utama untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang teratur, adil, dan bermartabat. Di negara ini, hukum tidak hanya diperlukan untuk menangani masalah kriminal atau administrasi pemerintah, tetapi juga berhubungan dengan hampir semua fase kehidupan. Hal ini mencakup interaksi antara individu, pengelolaan sumber daya, serta perlindungan hak-hak sipil dan nilai-nilai moral dalam masyarakat.
Ketika penerapan hukum lemah atau tidak dilakukan secara adil, akan muncul ketidakpastian, ketidakadilan, dan krisis kepercayaan. Jika hukum ditegakkan secara tidak konsisten, rasa keadilan akan memudar dan perbedaan semakin meningkat.
Itulah mengapa penting untuk memiliki hukum yang jelas dan konsisten, yang memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kepastian hukum adalah syarat penting bagi terciptanya keadilan. Tanpa kepastian, keputusan akan cenderung dibuat berdasarkan subjektivitas, diskriminasi, dan dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa.
Dalam negara hukum, tidak ada pihak yang di atas hukum. Bahkan pemerintah harus mengikuti aturan yang ada. Dalam konteks Indonesia yang beragam, hukum memainkan peranan penting untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas, serta menjamin kebebasan beragama, berpendapat, dan berekspresi.
Namun kenyataan yang ada saat ini masih jauh dari ideal. Banyak orang, terutama dari kalangan kurang mampu, masih menghadapi kesulitan untuk mengakses keadilan. Penegakan hukum cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu, reaktif, dan tidak merata. Masyarakat yang lebih rendah sering kali harus menghadapi sistem yang rumit, mahal, dan lamban. Di sisi lain, mereka yang berkuasa seringkali bisa mendapatkan penyelesaian masalah dengan cara yang tidak transparan.
Hukum yang seharusnya menjadi pelindung, terasa tidak nyata bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ini adalah masalah utama, karena hukum yang tertulis belum tentu dijalankan di lapangan.
Oleh karena itu, memperkuat sistem hukum tidak dapat diandalkan hanya kepada aparat saja. Pemerintah, lembaga legislatif, lembaga peradilan, akademisi, media, dan masyarakat sipil perlu bersatu untuk membangun sistem hukum yang kokoh, transparan, dan adil. Ini bisa dimulai dari penyusunan regulasi yang berdasarkan penelitian akademik yang solid, sosiologis, yuridis, dan filosofis serta pelatihan bagi aparat hukum yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.
Di era digital sekarang ini, opini publik dan media sosial kadang-kadang dapat mempengaruhi perkembangan hukum. Informasi yang belum terbukti kebenarannya sering tersebar dengan cepat, membentuk pandangan sebelum fakta disajikan. Hal ini bisa menjadikan hukum sebagai alat pencitraan, bukan instrumen keadilan. Aparat hukum bisa terpengaruh untuk menyenangkan publik alih-alih berpegang pada norma dan bukti.
Semua faktor tersebut sangat berisiko. Indonesia tidak hanya memerlukan hukum yang baik di atas kertas, tetapi juga hukum yang diterapkan secara nyata dalam praktik. Hukum yang bukan hanya slogan, tetapi juga bagian dari kesadaran, tindakan, dan pilihan setiap warga negara.
Tanpa penegakan hukum yang adil, makna demokrasi akan hilang, pembangunan akan kehilangan arah, dan kepercayaan masyarakat akan terus mengikis. Sudah saatnya untuk melihat hukum bukan sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai jembatan keadilan yang dapat diakses oleh semua.