.png "Admin Global")
HALTENG, Wartarepublik.com – Di tengah riuh rendah peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang menyerukan perhatian pada masa depan, persatuan, dan kedaulatan wilayah, ada pemandangan memilukan sekaligus memalukan yang tercatat jelas di Desa Lukulamo, Kecamatan Weda Tengah. Rabu, (20/5/2026)
Di desa ini, alam seolah berteriak minta tolong, namun suara itu seakan tak pernah sampai ke telinga para penguasa. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, kini berubah menjadi ancaman; debu yang seharusnya tak ada, kini menjadi selimut tebal yang mengganggu napas warga. Pertanyaan besar yang terus bergaung: sampai kapan kerusakan lingkungan ini dibiarkan, sementara pemerintah di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten sama sekali tak bergerak?
Bung Nuel memaparkan terkait fakta di lapangan berbicara sangat keras. Wilayah yang dulunya dikenal dengan sebutan “Air Segar”, kini berubah makna menjadi wilayah bencana lingkungan. Setiap kali hujan turun, banjir tak terelakkan.
Namun, yang paling mengkhawatirkan bukan hanya genangan airnya, melainkan kualitas air itu sendiri: berwarna cokelat pekat, keruh seperti lumpur, dan membawa kotoran yang mengendap di mana-mana.
Ini bukan sekadar masalah genangan air, melainkan bukti nyata erosi tanah yang parah, kerusakan tutupan lahan, dan ketiadaan pengelolaan saluran air yang layak. Air yang seharusnya jernih dan menyegarkan, kini berubah menjadi ancaman kesehatan yang nyata bagi warga yang tak punya pilihan lain.
"Penderitaan warga tak berhenti saat hujan reda. Saat matahari bersinar terik, siksaan berubah wujud menjadi debu. Debu yang begitu tebal, begitu halus, dan begitu banyak, sehingga seolah menelan seluruh pemukiman di Desa Lukulamo. Debu beterbangan ke mana-mana: masuk ke rumah, menempel pada perabot, masuk ke paru-paru anak-anak yang sedang bermain, hingga membuat pemandangan di jalanan menjadi kabur. Ini bukan lagi sekadar ketidaknyamanan, melainkan bom waktu bagi kesehatan masyarakat, mulai dari gangguan pernapasan, iritasi mata, hingga risiko penyakit paru-paru kronis," paparanya.
Keprihatinan atas nasib lingkungan di wilayah Halmahera Tengah ternyata tidak hanya terjadi di Desa Lukulamo. Pada hari yang sama, 20 Mei 2026, Bung NUEL—pengurus Karang Taruna Tunas Harapan sekaligus Aktivis Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Halmahera Tengah—bersama rekan-rekannya melakukan peninjauan dan investigasi langsung ke kawasan wisata Goa Boki Moruru, yang terletak di Kecamatan Weda Utara.
Sagea, hasilnya sungguh mengecewakan dan menegaskan pola kelalaian yang sama: di kawasan yang seharusnya menjadi aset pariwisata dan kebanggaan daerah itu, air di sekitar lokasi masih berwarna kecokelatan dan tetap keruh, sementara debu tebal masih menebal di mana-mana tanpa ada tanda-tanda penanganan serius.
"Fakta ini mematahkan semua narasi indah soal pembangunan daerah. Jika kawasan wisata yang seharusnya menjadi wajah daerah saja dibiarkan rusak dan kotor, apalagi wilayah pemukiman warga biasa?," tanya Nuel.
Bagi Bung NUEL dan kawan-kawan, kondisi di Goa Boki Moruru menjadi bukti nyata bahwa janji-janji pembangunan dan kesejahteraan yang terus diucapkan para pejabat hanyalah omong kosong belaka. Masalah lingkungan ini bukan rahasia lagi.
"Warga sudah berulang kali menyampaikan keluhan, namun hingga detik ini, tidak ada satu pun langkah konkret, tidak ada satu pun alternatif solusi yang ditawarkan, apalagi dilaksanakan—baik di Desa Lukulamo maupun di Goa Boki Moruru. Tidak ada perbaikan saluran air, tidak ada penghijauan, tidak ada pemadatan jalan, tidak ada pengendalian debu. Nol tindakan. Nol kepedulian," menurutnya.
Yang paling menyakitkan dan memicu kemarahan publik adalah sikap diam yang nyata dari para pemangku kebijakan. Pemerintah Desa bungkam, Pemerintah Kecamatan diam saja, bahkan Pemerintah Kabupaten pun seolah menutup mata dan telinga.
Padahal, kerusakan lingkungan ini adalah ancaman nyata bagi masa depan desa, generasi mendatang, dan potensi ekonomi daerah. Peringatan dari tokoh pemuda ini seolah menabuh gendang di padang pasir—tak ada yang mendengar, apalagi merespons.
Ketiadaan tindakan ini mengungkap kebenaran pahit: ada ketidakmampuan, atau mungkin ketidakpedulian yang parah dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Pemerintah hadir bukan hanya untuk mengumpulkan retribusi, melantik pejabat, atau merayakan hari besar kenegaraan. Tugas utamanya adalah melindungi rakyat dari bahaya, termasuk bahaya kerusakan lingkungan yang merusak kualitas hidup ini.
Kita berani bertanya dengan lantang: Sampai kapan Desa Lukulamo dan kawasan strategis seperti Goa Boki Moruru dijadikan “korban kelalaian”? Apakah harus ada korban jiwa akibat banjir atau penyakit pernapasan baru pemerintah bergerak? Apakah debu tebal dan air keruh ini sudah dianggap “normal” bagi para pejabat yang hidupnya jauh dari lingkungan yang rusak ini?
"Lingkungan yang rusak adalah cermin buruknya tata kelola pemerintahan. Selama air masih keruh dan debu masih menebal tanpa ada penanganan, maka semua retorika soal kemajuan dan kedaulatan wilayah hanyalah kebohongan publik. Warga berhak mendapatkan lingkungan yang layak, bersih, dan aman. tutupnya.
Jika pemerintah tidak mampu bekerja nyata untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan, maka berikanlah jalan bagi mereka—seperti Bung NUEL dan rekan-rekannya—yang benar-benar peduli dan mau bekerja. Rakyat sudah lelah menunggu, baik di Desa Lukulamo maupun di Goa Boki Moruru, di tengah debu dan air keruh yang semakin pekat. (Tim)