.png "Admin Global")
JAKARTA, Wartarepublik.com – Anggota Komite III DPD RI daerah pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf, resmi ditetapkan sebagai anggota Tim Kerja (Timja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Penetapan tersebut diputuskan dalam rapat Komite III DPD RI sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi pengelolaan keuangan haji agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi, kebutuhan jemaah, serta tantangan pengelolaan dana haji di masa mendatang.
Hasby menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk terlibat dalam penyusunan RUU tersebut. Menurutnya, revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji merupakan langkah strategis guna memastikan dana haji dikelola secara profesional, produktif, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh jemaah haji Indonesia.
“Dana haji merupakan amanah besar umat yang harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan produktif. Karena itu, revisi undang-undang ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan haji yang lebih baik dan berorientasi pada kemaslahatan jemaah,” ujar Hasby.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan dana haji yang ditempatkan pada berbagai instrumen investasi syariah harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Menurutnya, aspek mitigasi risiko investasi harus menjadi perhatian utama agar dana yang berasal dari setoran jemaah tetap aman dan terjaga keberlanjutannya.
“Investasi dana haji memang diperlukan untuk meningkatkan nilai manfaat. Namun, setiap kebijakan investasi harus memperhitungkan risiko secara cermat dan dilakukan dalam koridor syariah serta prinsip kehati-hatian yang ketat,” katanya.
Selain itu, Hasby juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana haji, mulai dari proses pengelolaan, pemanfaatan, hingga distribusi nilai manfaat yang dihasilkan. Transparansi dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat.
“Transparansi harus menjadi fondasi utama. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana haji dikelola, diinvestasikan, dan sejauh mana manfaatnya kembali kepada jemaah. Akuntabilitas dan keterbukaan merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan umat,” tegasnya.
Hasby berharap proses penyusunan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dapat menghasilkan regulasi yang lebih kuat, responsif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pengelolaan keuangan haji di masa depan. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap dana umat yang dikelola negara.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan tata kelola keuangan haji yang modern, profesional, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah haji Indonesia,” pungkasnya. (*)