.png "Admin Global")
SOFIFI, WARTAREPUBLIK.COM – Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Maluku Utara tahun ini menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Kegiatan yang seharusnya menjadi ajang syiar Islam terbesar di tingkat daerah justru dinilai berlangsung tanpa gaung, minim publikasi, dan jauh dari kemeriahan sebagaimana pelaksanaan MTQ pada tahun-tahun sebelumnya. Senin 22/06.
Sejumlah warga mengaku bahkan tidak mengetahui bahwa MTQ tingkat provinsi sedang berlangsung di Sofifi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar terkait keseriusan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mengelola dan menyukseskan agenda keagamaan yang rutin dilaksanakan setiap tahun tersebut.
Sorotan semakin menguat setelah beredar informasi bahwa pelaksanaan MTQ dilakukan di area bawah Gedung Masjid Raya Sofifi. Banyak pihak menilai lokasi dan konsep pelaksanaan kali ini tidak mencerminkan kebesaran sebuah kegiatan tingkat provinsi yang melibatkan kafilah dari seluruh kabupaten dan kota.
"MTQ bukan sekadar lomba membaca Al-Qur'an. Ini adalah simbol syiar Islam dan kebanggaan daerah. Kalau pelaksanaannya terkesan seadanya, tentu publik berhak bertanya ada apa dengan pemerintah provinsi saat ini," ujar salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Selain minimnya sosialisasi, masyarakat juga mulai mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran kegiatan tersebut. Pasalnya, MTQ tingkat provinsi setiap tahun selalu didukung oleh alokasi anggaran yang tidak sedikit. Namun, kondisi pelaksanaan yang dinilai sederhana dan kurang mendapat perhatian publik memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Publik meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menjelaskan secara terbuka besaran anggaran MTQ tahun ini, rincian penggunaannya, serta alasan pelaksanaan kegiatan yang dinilai jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Kritik terhadap penyelenggaraan MTQ ini menambah daftar panjang sorotan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang belakangan dianggap kurang mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Masyarakat berharap pemerintah tidak menjadikan kegiatan keagamaan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum memperkuat nilai-nilai Islam, membangun kebersamaan, serta menunjukkan komitmen daerah dalam memuliakan Al-Qur'an.
Kini pertanyaan publik semakin menguat: mengapa MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara yang selama ini menjadi agenda besar daerah justru terkesan sepi, tertutup, dan kehilangan marwahnya? Pemprov Maluku Utara perlu memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan kecurigaan dan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Redaksi: Iswan