.png "Admin Global")
HALTENG, Wartarepublik.com — Pancasila bukan sekadar simbol atau hafalan belaka. Kelima silanya merupakan kesepakatan luhur yang menjadi landasan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat paling bawah. Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, hingga Sila Kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengikat setiap proses penyelenggaraan kekuasaan agar berjalan jujur, transparan, dan berpihak pada kebenaran.
Namun, dugaan kuat adanya manipulasi politik dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Fritu yang digelar pada 9 Mei 2026 Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, menjadi pertanyaan tajam :
Apakah nilai-nilai Pancasila benar-benar dijadikan pedoman, atau hanya dijadikan topeng belaka?
Makna dan Hakikat Pancasila
Sebagai dasar negara, Pancasila disusun secara sistematis dan saling berkaitan.
• Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa — Dilambangkan Bintang Tunggal, mengakui keberagaman keyakinan dan menjamin hak setiap warga beribadah sesuai kepercayaannya, melarang pemaksaan dan penindasan.
• Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab — Dilambangkan Rantai Emas, menegaskan persamaan derajat, hak, dan martabat setiap manusia, melarang perlakuan semena-mena dan ketidakadilan.
• Sila Ketiga: Persatuan Indonesia. Dilambangkan Pohon Beringin, menempatkan kepentingan bersama di atas golongan dan pribadi, mempersatukan perbedaan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
• Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
• Dilambangkan Kepala Banteng, menjamin demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kejujuran, bukan rekayasa kehendak.
• Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia — Dilambangkan Padi dan Kapas, menjamin hasil penyelenggaraan negara dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian.
Dugaan Pelanggaran di Pilkades Fritu
Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan adanya indikasi ketidakberesan proses pemilihan. Dugaan manipulasi politik tersebut bahkan telah dilaporkan secara resmi kepada Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah.
Jika dugaan tersebut terbukti, maka hal ini merupakan pengkhianatan terhadap seluruh nilai Pancasila
• Melanggar Sila Pertama dan Kedua karena tidak menjunjung kejujuran dan keadilan sebagai amanah ilahi dan hak asasi manusia.
• Merusak Sila Ketiga karena memecah belah persatuan warga desa demi kepentingan segelintir pihak.
• Menodai Sila Keempat karena menggantikan suara rakyat dengan rekayasa, bukan musyawarah dan kehendak jujur masyarakat.
• Mengingkari Sila Kelima karena menutup akses warga untuk mendapatkan pemimpin yang amanah demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Panggilan untuk Penegakan Nilai
Komisi I DPRD Halmahera Tengah kini memegang peran penting. Rapat pendalaman yang telah digelar harus menjadi bukti nyata bahwa lembaga perwakilan rakyat berdiri tegak menjaga konstitusi dan nilai dasar negara. Publik menuntut agar pengungkapan fakta berjalan terbuka, tegas, dan tidak memihak.
Pancasila tidak akan bermakna jika hanya dibacakan di atas mimbar, namun dikhianati dalam praktik.Pilkades Fritu menjadi ujian, Apakah aturan dan nilai luhur akan ditegakkan, atau justru dibiarkan dikalahkan oleh rekayasa kekuasaan? Warga berhak mendapatkan kepastian bahwa demokrasi di kampung halaman berjalan sesuai hati nurani, keadilan, dan ketentuan yang berlaku. (Red/Bung)