.png "Admin Global")
WartaRepublik.com — TERNATE - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejatinya bukan sekadar program pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, melainkan instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi rakyat melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM lokal. Namun di Maluku Utara, peluang ekonomi bernilai ratusan miliar rupiah tersebut dinilai belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Senin 08/06.
Ekonom Universitas Khairun, Dr. Mukhtar Adam, menyoroti fakta bahwa sebagian besar kebutuhan pangan untuk mendukung program MBG, mulai dari beras, telur, daging ayam, sayuran hingga komoditas hortikultura, masih dipasok dari luar daerah, terutama Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Kondisi ini menyebabkan perputaran uang yang seharusnya dinikmati petani, nelayan, dan peternak Maluku Utara justru mengalir keluar daerah.
“Ini adalah kegagalan pemerintah daerah dalam menyiapkan petani, nelayan, dan peternak lokal agar mampu menjadi pemasok utama kebutuhan MBG,” tegas Mukhtar.
Menurutnya, MBG dirancang untuk menciptakan multiplier effect, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi rakyat. Namun ketika rantai pasok dikuasai daerah lain, manfaat ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat Maluku Utara menjadi hilang.
Dalam konteks tersebut, kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Djuanda mulai dipertanyakan. Sejumlah kalangan menilai belum terlihat langkah strategis yang terukur untuk menjadikan MBG sebagai instrumen penguatan produksi pangan lokal.
Alih-alih fokus memperbesar kapasitas produksi petani, nelayan, dan peternak, pemerintah daerah dinilai lebih banyak mengarahkan perhatian pada pembangunan fisik dan program-program yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan rantai pasok pangan daerah.
“Program nasionalnya MBG, tetapi yang diperkuat justru sektor yang tidak berhubungan langsung dengan peningkatan produksi pangan rakyat. Akibatnya, peluang ekonomi besar yang lahir dari MBG tidak mampu ditangkap oleh masyarakat lokal,” kata Mukhtar.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tersedianya makanan bergizi bagi siswa, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Dengan APBD Maluku Utara yang mencapai lebih dari Rp3 triliun, Mukhtar menilai pemerintah daerah seharusnya mampu menghadirkan kebijakan yang lebih progresif melalui peningkatan anggaran sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, penyediaan sarana produksi, akses permodalan, hingga pendampingan intensif bagi petani dan nelayan.
“Kalau sektor pertanian dan perikanan tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah, maka Maluku Utara akan terus bergantung pada pasokan dari luar. Akibatnya, uang rakyat akan terus mengalir ke daerah lain,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai kepemimpinan Gubernur Sherly Djuanda saat ini sedang diuji dalam menjawab tantangan besar tersebut. Publik menunggu keberanian pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret agar kebutuhan pangan MBG dapat dipenuhi oleh petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lokal.
“Ini bukan hanya soal makan bergizi gratis, tetapi soal masa depan ekonomi rakyat Maluku Utara. Jangan sampai program nasional yang sangat besar ini justru menjadi berkah bagi daerah lain, sementara masyarakat Maluku Utara hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Momentum yang Tidak Boleh Hilang
Program MBG diperkirakan akan menyerap kebutuhan pangan dalam jumlah besar setiap tahun. Jika dikelola dengan baik, program ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produksi pangan lokal, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Karena itu, sejumlah pihak mulai mempertanyakan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Apakah kepemimpinan Gubernur Sherly Djuanda akan menjadikan MBG sebagai momentum membangun kemandirian pangan dan kesejahteraan rakyat, atau justru membiarkan peluang ekonomi bernilai ratusan miliar rupiah terus dinikmati oleh daerah lain?
Pertanyaan tersebut kini menjadi perhatian publik, seiring harapan agar pemerintah daerah segera menghadirkan kebijakan yang berpihak pada petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lokal sebagai tulang punggung ekonomi Maluku Utara.
Redaksi: IMK