.png "Admin Global")
Oleh: Muhammad Rijwar pina, Ketua umum solidaritas pelajar mahasiswa Morotai Timur-Maluku utara (SPMMT-MU)
Wartarepublik.com - Pulau Morotai terus terjebak dalam ironi pembangunan yang sangat paradoks. Di satu sisi, wilayah ini diberkahi dengan pesona keindahan alam yang luar biasa, sejarah Perang Dunia II yang ikonik, serta julukan sebagai mutiara di bibir Pasifik.
Namun di sisi lain, realita di lapangan menunjukkan potret tata kelola publik yang pincang. Kemegahan alamnya seolah tertutup oleh carut-marut infrastruktur, kesejahteraan masyarakat yang jalan di tempat, hingga masalah pemenuhan hak pegawai yang kerap terabaikan. Ironi Pariwisata dan Jeritan Nelayan di Laut yang Kaya dengan Keindahannya, juga pantai pasir putih dan ekosistem bawah laut Morotai seharusnya menjadi magnet devisa dan motor penggerak ekonomi warga.
Sayangnya, sektor pariwisata terkesan berjalan tanpa arah yang jelas akibat minimnya konektivitas dan promosi yang terintegrasi. Dan Kondisi serupa terjadi pada sektor kelautan. Morotai berada di simpul wilayah perikanan yang sangat kaya, terutama komoditas tuna sirip kuning. Namun, potensi jutaan ton ikan ini belum mampu menyejahterakan masyarakat akar rumput secara merata. Nelayan lokal masih sering kesulitan mengakses pasar modern, modal, dan fasilitas rantai pasok dingin yang memadai. Akibatnya, masyarakat pesisir di tanah yang kaya ini justru hanya menjadi penonton di tengah eksploitasi kekayaan laut mereka sendiri.
Belum lagi masalah Urgensi Jalan Nasional dan Akses yang keterbatasan bagaimana pariwisata dan perikanan bisa maju jika urat nadi perekonomiannya lumpuh, Hingga saat ini, kerusakan parah pada jalur jalan nasional di Morotai, seperti jalur Sangowo–Sopi dan Sangowo–Wayabula, masih menjadi keluhan utama masyarakat. Jalanan berlubang dan rusak berat tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga melipatgandakan biaya logistik hasil perikanan dan membuat wisatawan enggan berkunjung ke wisata wisata yang ada,
Meskipun Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) baru-baru ini mulai mengalokasikan program reservasi dan perbaikan, tetapi lambatnya eksekusi di lapangan selama bertahun-tahun mencerminkan lemahnya posisi tawar dan koordinasi pemerintah daerah dalam mendesak percepatan infrastruktur vital.
Belum lagi Krisis Kesejahteraan dan Hak Pegawai yang Terabaikan Paradoks terbesar dari tata kelola Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terletak pada penanganan kesejahteraan manusianya. Akan tetapi bagaimana pemerintah bisa fokus mengentaskan kemiskinan jika manajemen internalnya sendiri bermasalah,
Isu mengenai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sempat tertunggak berbulan-bulan menjadi rapor merah yang tidak bisa ditoleransi. Meski pada akhir tahun lalu Pemda Morotai mengucurkan anggaran miliaran rupiah untuk melunasi tunggakan gaji tersebut,
tetapi faktanya bahwa tenaga kesehatan, teknis, dan guru harus berulang kali turun ke jalan dan berdemonstrasi demi menuntut hak dasar mereka adalah sebuah ironi. Menahan hak para abdi negara di tengah tuntutan pemulihan ekonomi adalah bentuk kelalaian birokrasi yang secara langsung memukul psikologis pelayanan publik.
Terakhir dari saya, mungkin Keindahan alam Morotai adalah anugerah, namun tata kelola pemerintahan adalah tanggung jawab. Pemerintah Morotai tidak bisa terus-menerus berlindung di balik status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau jargon pariwisata internasional jika jalan utamanya masih rusak, nelayannya diabaikan, dan hak pegawainya harus ditagih lewat demonstrasi. Perlu ada komitmen politik yang bersih, berani, dan transparan untuk mengubah potensi alam yang melimpah ini menjadi kesejahteraan nyata yang dapat dirasakan langsung di meja makan setiap warga Morotai, demikian