.png "Admin Global")
Total anggaran perjalanan dinas untuk Dinas Pendidikan Kota Ternate telah menghabiskan APBD tahun 2026 sebesar Rp 911.902.000
ERNATE, Wartarepublik.com – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemangkasan dana pendidikan oleh pemerintah pusat sebesar 29 persen, anggaran perjalanan dinas pada Dinas Pendidikan Kota Ternate, Maluku Utara, menjadi sorotan.
Berdasarkan data yang tercantum dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) INAPROC, Dinas Pendidikan Kota Ternate tercatat mengalokasikan anggaran perjalanan dinas dalam kota sebanyak 30 paket dan satu perjalanan dinas biasa pada sejumlah kegiatan tahun anggaran 2026.
Total anggaran perjalanan dinas tersebut mencapai Rp911.902.000. Nilai itu bahkan hampir setara dengan harga mobil mewah Lexus LBX yang dibanderol sekitar Rp910 juta hingga Rp958 juta on the road (OTR) Jakarta.
Rincian terbesar terdapat pada kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar. Dalam kegiatan tersebut, tercatat delapan paket belanja perjalanan dinas dalam kota dengan nilai masing-masing Rp56.100.000, Rp45.900.000, Rp13.500.000, Rp31.350.000, Rp26.230.000, Rp30.000.000, Rp20.230.000, dan Rp30.230.000. Total anggarannya mencapai Rp253.540.000.
Selanjutnya, pada kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP), terdapat delapan paket perjalanan dinas dalam kota dengan total anggaran Rp199.250.000. Rinciannya masing-masing sebesar Rp34.680.000, Rp27.650.000, Rp20.230.000, Rp32.130.000, Rp13.500.000, Rp20.230.000, Rp30.600.000, dan Rp20.230.000.
Sementara itu, kegiatan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencatat tujuh paket perjalanan dinas dalam kota dengan total anggaran Rp232.260.000. Anggaran tersebut terdiri atas Rp45.900.000, Rp7.650.000, Rp54.740.000, Rp13.500.000, Rp37.030.000, Rp49.640.000, dan Rp23.800.000.
Untuk kegiatan pengelolaan pendidikan nonformal atau kesetaraan, terdapat dua paket perjalanan dinas dalam kota dengan nilai Rp14.200.000 dan Rp18.000.000. Total anggaran pada kegiatan tersebut mencapai Rp32.200.000.
Kemudian, kegiatan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan mengalokasikan dua paket perjalanan dinas dalam kota dengan nilai Rp41.600.000 dan Rp38.000.000. Totalnya mencapai Rp79.600.000.
Adapun kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tercatat mengalokasikan satu paket perjalanan dinas dalam kota senilai Rp20.230.000.
Sementara itu, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah mengalokasikan tiga paket belanja perjalanan dinas, yakni Rp42.840.000, Rp41.782.000, dan Rp10.200.000. Total anggarannya mencapai Rp94.822.000.
Dengan demikian, total keseluruhan anggaran perjalanan dinas yang tercatat pada sejumlah kegiatan Dinas Pendidikan Kota Ternate mencapai Rp911.902.000.
Besarnya alokasi anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan prioritas penggunaan APBD, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan masih adanya sejumlah sekolah yang dinilai membutuhkan peningkatan fasilitas.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih adanya sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana. Bahkan, terdapat sekolah menengah pertama (SMP) yang dilaporkan kekurangan kursi sehingga orang tua atau wali murid harus dibebankan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan tempat duduk siswa.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi internal bagi organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam menentukan prioritas belanja. Anggaran perjalanan dinas yang mencapai hampir Rp1 miliar tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak yang lebih besar apabila dialihkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penyediaan sarana-prasarana sekolah, serta pemenuhan kebutuhan peserta didik.
Sebagai pembanding, total anggaran perjalanan dinas tersebut hampir setara dengan harga Lexus LBX, mobil premium bermesin hybrid 1.500 cc yang memiliki tenaga 134 HP dan torsi 120 Nm, dengan harga sekitar Rp910 juta hingga Rp958 juta OTR Jakarta.
Namun demikian, data dalam SIRUP merupakan informasi rencana pengadaan dan alokasi anggaran. Untuk memastikan pelaksanaan, realisasi, serta kesesuaian penggunaan anggaran, diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Editor: ul