.png "Admin Global")
TERNATE, Wartarepublik.com – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara, Agriati Yulin Mus, mempertanyakan kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai berubah secara signifikan setelah Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Yulin usai rapat internal DPRD di Kota Ternate, Selasa (14/7/2026). Ia menilai perubahan target PAD dari sekitar Rp1,2 triliun menjadi Rp1,8 triliun perlu dijelaskan secara terbuka oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Menurut Yulin, dalam rapat kerja Komisi II bersama Bapenda sebelumnya, pemerintah menyampaikan bahwa target PAD maksimal hanya dapat mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Namun, dalam pembahasan usulan pinjaman daerah, target tersebut justru meningkat menjadi Rp1,8 triliun.
"Kok tiba-tiba ini ada kenaikan target setelah ada usulan pinjaman Rp1 triliun? DPRD tentu harus bertanya, dari mana sumber pendapatan itu sehingga bisa dinaikkan signifikan," ujar Yulin.
Ia mengatakan hingga kini TAPD belum memberikan penjelasan mengenai dasar perhitungan kenaikan target PAD tersebut. Karena itu, DPRD berharap pembahasan lanjutan bersama pemerintah dapat memberikan penjelasan yang komprehensif.
Selain menyoroti proyeksi PAD, Yulin juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan pinjaman daerah. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih memiliki kewajiban utang yang belum lunas dengan nilai sekitar Rp1 triliun lebih.
"Kita punya pinjaman juga yang belum selesai, nilainya masih sekitar Rp1 triliun lebih. Terus kita mau pinjam lagi, itu kan harus dibahas baik-baik," tegasnya.
Yulin juga meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka skema pembayaran pinjaman tersebut, termasuk sumber anggaran yang akan digunakan untuk mengembalikan utang, apakah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), PAD, atau sumber pendapatan lainnya.
"Menurutnya, penggunaan dana pinjaman untuk pembangunan infrastruktur jalan perlu dikaji secara cermat karena tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi daerah. Ia menilai pemerintah seharusnya lebih fokus mengembangkan sektor-sektor produktif yang mampu meningkatkan PAD secara berkelanjutan," pungkasnya.
Namanya pinjaman, apalagi dipakai untuk membangun jalan itu kan uang mati. Berbeda kalau membangun sektor yang bisa memberikan pemasukan, seperti pariwisata atau sektor produktif lainnya.
"Yulin menambahkan, Maluku Utara memiliki potensi besar di sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata yang dinilai belum dikelola secara optimal. Ia berharap pemerintah lebih serius mengembangkan sektor-sektor tersebut agar menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan. Kita punya kekayaan alam yang luar biasa. Potensi pertanian, kelautan, dan pariwisata harus didorong agar menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan," tandasnya. (ul/Red)