.png "Admin Global")
Denpasar, WartaRepublik.id
Peresmian sekretariat baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Setya Kita Pancasila (SKP) Provinsi Bali di Jalan Sutoyo Nomor 30, Denpasar, Selasa (14/7/2026), bukan sekadar seremoni organisasi. Di balik acara tersebut tersirat pesan kuat bahwa menjaga Bali tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat keamanan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Kehadiran unsur Polda Bali, Kodam IX/Udayana, Korem 163/Wira Satya, Kejaksaan Tinggi Bali, Imigrasi, Kesbangpol Provinsi Bali, hingga tokoh akademisi menunjukkan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi kebutuhan nyata dalam menghadapi dinamika Bali yang terus berkembang.
Ketua DPW SKP Bali, Nyoman Darmada, S.H., M.H., menegaskan organisasi yang dipimpinnya tidak ingin sekadar dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan. SKP Bali ingin mengambil peran nyata sebagai mitra pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan, memperkuat persatuan, serta membantu menyelesaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
"Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia. Stabilitas keamanan, ketertiban sosial, dan keharmonisan masyarakat harus terus dijaga. SKP Bali siap berdiri di garis depan untuk mengawal itu bersama pemerintah dan aparat penegak hukum," tegasnya.
Pesan yang sama mengemuka dari Kesbangpol Provinsi Bali. Organisasi masyarakat dinilai tidak cukup hanya aktif dalam kegiatan seremonial, tetapi juga harus mampu memberikan gagasan, kritik yang membangun, serta menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Sementara itu, Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Bali, Kombes Pol. Andy Ervyn, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keamanan Bali tidak boleh dipandang sebagai urusan aparat semata. Pencegahan konflik harus dimulai dari komunikasi yang baik, kolaborasi, dan kepedulian seluruh komponen masyarakat.
Ia bahkan menekankan bahwa tujuan akhirnya bukan hanya menciptakan Bali yang aman dan damai, tetapi juga menghadirkan suasana yang sejuk, yakni kondisi ketika masyarakat hidup berdampingan tanpa gesekan yang mengganggu persatuan.
Peresmian sekretariat baru SKP Bali menjadi momentum mempertegas pentingnya sinergi antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah, TNI, Polri, kejaksaan, dan seluruh pemangku kepentingan. Ketika tantangan keamanan, arus globalisasi, serta dinamika sosial terus berkembang, koordinasi dan komunikasi menjadi benteng pertama dalam menjaga Bali tetap kondusif.
Bali tidak boleh menunggu konflik untuk bersatu. Kolaborasi harus dibangun sejak dini agar Pulau Dewata tetap menjadi daerah yang aman, damai, sejuk, dan dipercaya dunia sebagai destinasi pariwisata yang stabil serta berkeadaban.