Wartarepublik.com || 
Nias Barat – Selama 9 bulan, ratusan PPPK di Kabupaten Nias Barat tidak menerima gaji. TPP ASN juga lenyap. Uang saku mahasiswa di Unika tak cair. Sejak Januari hingga September 2026, hak dasar aparatur dan anak daerah tertahan di bawah kepemimpinan Bupati Eliyunus Waruwu.
Senin, 14 September 2026.

Krisis ini bukan keterlambatan biasa. Ini pemutusan penghasilan.

*1. PPPK: Bekerja Tanpa Gaji*  
Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja belum menerima sepeser pun gaji selama 9 bulan. Mereka tetap masuk kantor, mengajar, melayani di puskesmas, mengurus administrasi. Tapi di rumah, dapur banyak yang ngebul dari utang.

"Kami disuruh mengabdi, tapi anak di rumah minta makan," ujar salah satu PPPK di Nias Barat yang menolak disebut nama karena takut sanksi.

Kebutuhan dasar seperti biaya sekolah, cicilan, dan berobat kini ditanggung dengan meminjam ke tetangga dan sahabat dekatnya.

*2. Mahasiswa Unika Ditinggal di Rantau*  
Bantuan uang saku mahasiswa asal Nias Barat di Unika Medan juga mandek sejak awal tahun. Dana yang seharusnya untuk kos, makan, dan buku tidak pernah turun.

Orang tua di desa kini kewalahan. Tanpa kiriman dari daerah, banyak mahasiswa menunggak kos dan mengurangi jatah makan. Beberapa hampir drop out, bahkan ada yang sempat putus kuliah.

"Pemerintah janji bantu, tapi buktinya nol. Kami yang di kampung harus jual kebun," kata seorang orang tua mahasiswa.

*3. ASN: TPP 9 Bulan Hilang*  
Tunjangan Kinerja Pegawai untuk ASN Pemkab Nias Barat juga belum dibayar sejak Januari. Padahal TPP adalah 30-40% dari penghasilan bulanan ASN. 

Dampaknya langsung ke pelayanan. Semangat kerja anjlok. Warga yang mengurus KTP, surat, dan layanan lain mulai merasakan lambatnya birokrasi.

*Pemkab Bungkam*

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Bupati Eliyunus Waruwu maupun Sekda. Tidak ada jadwal pencairan. Tidak ada permintaan maaf. Hanya diam.

Padahal APBD 2026 sudah disahkan sejak akhir tahun lalu. Pertanyaannya: ke mana larinya anggaran untuk gaji, TPP, dan beasiswa?

Warga Nias Barat kini menuntut satu hal: transparansi dan pembayaran segera. Bukan janji.

"Kami sudah 9 bulan bertahan. Kalau tidak dibayar, suruh kami berhenti saja. Jangan digantung," tegas seorang PPPK.

Pemerintah daerah punya kewajiban hukum membayar hak pegawai dan memenuhi komitmen bantuan pendidikan. Jika terus diabaikan, ini bukan lagi soal administrasi. Ini soal ingkar janji negara kepada rakyatnya.

CAG