.png "Admin Global")
WartaRepublik.com — Keluhan warga Desa Bibinoi terkait bantuan rumah yang tak kunjung terealisasi kini berkembang menjadi desakan agar pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap proses pendataan calon penerima bantuan. Kamis 18/06.
Sejumlah warga menduga terdapat manipulasi data yang dilakukan oleh oknum di tingkat pemerintah desa sehingga menyebabkan warga yang telah berulang kali didata justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Dugaan tersebut muncul karena banyak masyarakat yang merasa memenuhi kriteria penerima, namun hingga kini tidak pernah mendapatkan kejelasan mengenai hasil pendataan maupun status usulan bantuan mereka.
Warga menilai proses pendataan yang dilakukan berulang kali selama ini tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Data berupa KTP, Kartu Keluarga, foto rumah, hingga dokumen pendukung lainnya telah beberapa kali dikumpulkan, namun bantuan yang dijanjikan tidak pernah terealisasi.
Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Inspektorat Daerah, serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera turun tangan melakukan audit dan investigasi terhadap seluruh tahapan pendataan bantuan rumah di Desa Bibinoi.
Audit dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan administrasi, perubahan data penerima, atau tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan calon penerima bantuan.
Selain itu, warga juga meminta Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara, Izzuddin Al Qassam Kasuba, untuk ikut mengawasi dan mendorong instansi terkait agar melakukan pemeriksaan secara transparan dan objektif.
Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak ingin menyampaikan tuduhan tanpa dasar. Namun banyaknya keluhan yang muncul dan tidak adanya kejelasan mengenai hasil pendataan telah menimbulkan kecurigaan publik yang perlu dijawab melalui audit resmi oleh pemerintah.
"Warga hanya meminta keterbukaan. Jika memang ada kesalahan dalam pendataan, harus diperbaiki. Jika ada dugaan manipulasi data, harus diungkap secara terang. Pemerintah daerah harus segera melakukan audit agar persoalan ini tidak terus menjadi keresahan masyarakat," tegas sejumlah warga.
Masyarakat berharap hasil audit nantinya diumumkan secara terbuka kepada publik sehingga dapat diketahui secara jelas siapa yang berhak menerima bantuan rumah dan bagaimana proses penetapannya dilakukan selama ini.
Redaksi: IMK