.png "Admin Global")
TERNATE, WartaRepublik.com – Gelombang kritik terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus menguat setelah beredarnya berbagai komentar publik yang mempertanyakan kebijakan Gubernur Maluku Utara dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan keagamaan. Selasa 23/06.
Sorotan publik mengarah pada keberangkatan kontingen Pesparawi ke Manokwari, Papua Barat, yang disebut melibatkan rombongan besar dengan dukungan anggaran daerah yang tidak sedikit. Di saat bersamaan, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi disebut berlangsung secara sederhana dan memanfaatkan fasilitas basement Masjid Raya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai konsistensi dan rasa keadilan pemerintah dalam mendukung kegiatan keagamaan yang menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Maluku Utara.
"Publik tidak mempermasalahkan dukungan pemerintah terhadap kegiatan keagamaan apa pun. Yang dipersoalkan adalah bagaimana skala dukungan dan prioritas anggaran itu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat," ujar salah satu tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang menjadi sorotan, mulai dari persoalan Dana Bagi Hasil (DBH), hak PPPK, hingga isu rencana pinjaman daerah Rp1 triliun, masyarakat menilai pemerintah perlu lebih transparan dalam menjelaskan penggunaan anggaran untuk berbagai agenda seremonial.
Sejumlah kalangan menilai diamnya pemerintah justru memperbesar ruang spekulasi dan memunculkan berbagai narasi liar di media sosial. Karena itu, Gubernur Maluku Utara didesak segera memberikan penjelasan resmi mengenai besaran anggaran, dasar kebijakan, serta manfaat yang diperoleh daerah dari setiap kegiatan yang didanai APBD.
"Jangan sampai publik menilai ada perlakuan berbeda terhadap kegiatan keagamaan tertentu hanya karena pemerintah gagal menjelaskan kebijakannya. Transparansi adalah kunci untuk meredam polemik," kata seorang pemerhati kebijakan publik.
Masyarakat juga mengingatkan bahwa kritik terhadap kebijakan anggaran tidak boleh diarahkan pada sentimen agama maupun kelompok tertentu. Fokus utama yang harus dijawab pemerintah adalah keterbukaan informasi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
Kini bola berada di tangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Di tengah berbagai persoalan fiskal yang masih membayangi daerah, publik menunggu jawaban: apakah kebijakan anggaran yang diambil benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kepentingan seluruh masyarakat Maluku Utara?
Redaksi: Iswan