.png "Admin Global")
Oleh: Abdul Mujais Hi. M. Nur
Mahasiswa Universitas Nurul Hasan Bacan
Wartarepublik.com - Fenomena anak-anak di pedesaan yang memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan bukanlah sekadar persoalan pilihan pribadi atau rendahnya semangat belajar. Persoalan ini merupakan cerminan dari ketimpangan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara. Ketika seorang anak lebih memilih turun ke kebun, melaut, atau bekerja di sektor informal dibandingkan duduk di bangku sekolah, sesungguhnya yang sedang dipertanyakan adalah sejauh mana negara telah menjamin hak pendidikan bagi seluruh warganya.
Kemiskinan masih menjadi faktor utama yang memaksa banyak anak desa meninggalkan pendidikan. Dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi, anak sering dipandang sebagai tenaga produktif yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekolah dianggap membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga, sementara bekerja mampu menghasilkan pendapatan secara langsung. Akibatnya, pendidikan yang seharusnya menjadi investasi jangka panjang kalah oleh tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi hari ini. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka kemiskinan akan terus diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Di sisi lain, kualitas pendidikan di banyak wilayah pedesaan juga masih menghadapi berbagai keterbatasan. Masih terdapat sekolah dengan fasilitas yang minim, kekurangan tenaga pendidik, sarana belajar yang tidak memadai, hingga akses jalan yang sulit dilalui. Tidak sedikit anak harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan pendidikan dasar. Dalam kondisi seperti itu, muncul anggapan bahwa bekerja lebih memberikan manfaat nyata dibandingkan bersekolah yang hasilnya belum tentu menjamin masa depan. Realitas ini menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat desa.
Persoalan tersebut semakin kompleks ketika anak-anak menyaksikan banyak lulusan sekolah, bahkan perguruan tinggi, yang masih kesulitan memperoleh pekerjaan. Kenyataan ini membentuk persepsi bahwa pendidikan bukan lagi jaminan untuk memperbaiki taraf hidup. Mereka melihat orang-orang yang bekerja sejak usia muda mampu membantu ekonomi keluarga lebih cepat dibandingkan lulusan yang masih menganggur. Pandangan tersebut bukan berarti mereka tidak menghargai pendidikan, melainkan lahir dari pengalaman sosial yang mereka saksikan setiap hari. Hal ini menjadi kritik serius bagi pemerintah agar mampu membangun hubungan yang lebih kuat antara dunia pendidikan dan dunia kerja melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja.
Selain faktor ekonomi dan kualitas pendidikan, lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang besar. Di sejumlah desa masih berkembang pola pikir bahwa bekerja sejak usia muda merupakan bentuk kedewasaan dan tanggung jawab, sedangkan sekolah dipandang hanya menghabiskan waktu. Akibatnya, anak-anak kehilangan motivasi untuk melanjutkan pendidikan karena keberhasilan lebih sering diukur dari kemampuan memperoleh penghasilan daripada kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pola pikir seperti ini perlu diubah melalui edukasi masyarakat bahwa pendidikan bukan sekadar memperoleh ijazah, melainkan membangun kapasitas manusia untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
Berbagai program bantuan pendidikan yang telah disediakan pemerintah patut diapresiasi, namun implementasinya masih perlu diperkuat agar benar-benar menjawab akar persoalan. Bantuan biaya sekolah saja tidak cukup apabila kesejahteraan masyarakat desa belum meningkat, lapangan pekerjaan bagi orang tua masih terbatas, dan kualitas pendidikan belum mampu memberikan harapan yang nyata. Kebijakan pendidikan harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi desa, peningkatan infrastruktur, pemerataan tenaga pendidik, serta pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi daerah.
Pada akhirnya, keputusan anak desa untuk bekerja daripada bersekolah bukanlah kesalahan mereka semata. Keputusan tersebut merupakan hasil dari berbagai persoalan yang saling berkaitan, mulai dari kemiskinan, ketimpangan pembangunan, rendahnya kualitas pendidikan, hingga terbatasnya kesempatan kerja. Karena itu, menyalahkan anak bukanlah solusi. Yang diperlukan adalah komitmen bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas dan memiliki harapan nyata terhadap masa depannya.
Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sekaligus fondasi utama pembangunan bangsa. Ketika seorang anak meninggalkan bangku sekolah demi bekerja, yang hilang bukan hanya kesempatan memperoleh ilmu, tetapi juga potensi besar yang seharusnya dapat menjadi kekuatan bagi kemajuan desa, daerah, dan Indonesia. Oleh sebab itu, memastikan anak-anak desa tetap bersekolah bukan hanya tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab bersama demi memutus rantai kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.