.png "Admin Global")
Oleh: Ahkam Kurniawan Buamona, Mahasiswa STAI Babussalam Sula.
Wartarepublik.com - Dalam ilmu politik, dikenal istilah kakistocracy atau caquistokrasi, yakni keadaan ketika pemerintahan dijalankan oleh orang-orang yang paling tidak layak memimpin. Bukan karena minim jabatan, melainkan karena miskin integritas, lemah kompetensi, dan kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik dan masyarakat.
Pertanyaannya, apakah Maluku Utara bahkan Kepulauan Sula sedang berjalan menuju garis merah itu?
Sebagai anak muda yang lama mengutuk kritik, bagi beta, sebuah daerah tidak runtuh dalam semalam. Keruntuhan itu dimulai dari kritik yang dianggap musuh, hukum dipilih-pilih dan birokrasi yang lebih takut kepada kekuasaan dari pada kepada aturan. Dalam konteks ini, sudah barang tentu jabatan berubah menjadi alat membangun loyalitas, bukan pelayanan dan pada titik bersamaan, demokrasi mungkin masih berdiri, tetapi rohnya perlahan menghilang.
Anggap saja, tulisan ini adalah sebuah keharuan yang tak penting. Tetapi jangan salah bahwa kekuasaan sejatinya adalah amanah, bukan mahkota. Ia dititipkan rakyat untuk melindungi yang lemah, memastikan keadilan bekerja, dan menghadirkan kesejahteraan. Namun, ketika kekuasaan lebih sibuk menjaga citra dari pada memperbaiki kenyataan, maka yang lahir bukan pemerintahan yang kuat, melainkan pemerintahan yang telah rapuh dari pengakuan.
Sejarah telah mengajarkan bahwa negara atau daerah tidak selalu hancur karena musuh dari luar. Sering kali, kehancuran justru datang dari dalam, dimana ketika etika dikalahkan ambisi, akal sehat ditukar dengan kepentingan sesaat, dan suara rakyat tenggelam oleh gema pujian para penjilat yang bingung!
Bagi beta, Maluku Utara cukup luas. Debuah negeri yang indah panaromanya, tetapi seketika lenyap-hancur hanya degan syahwat pribadi dan kelompok. Bukan gampang, kini SDA-nya menggantung jerit anak negeri, pemerintahnya asik-asik saja koalisi.
Sudahlah. Rakyat memang tidak membutuhkan pemimpin yang ingin selalu dipuji. Rakyat membutuhkan pemimpin yang berani dikoreksi. Instrospeksi dikritik dan bukan mmengambil jalan ancaman. Sebab, demokrasi akui pemerintahan yang sehat lahir dari keterbukaan, bukan dari rasa takut.
Hari ini, Maluku Utara bahkan mungkin beta daerah sendiri Kepulauan Sula membutuhkan pemimpin yang lebih dari sekadar memberi janji. Bahwa rakyat Sula membutuhkan tata kelola yang transparan, birokrasi yang profesional, dan pemimpin yang menempatkan hukum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Namun, semua ini hanya akan dicapai bila setiap kritik tidak dibalas dengan tekanan, setiap perbedaan dianggap perlawanan, dan setiap kebijakan yang dilahirkan bukan tanpa mendengar suara rakyat. Karena jika demikian, maka garis merah itu semakin dekat dan itulah ruang di mana caquistokrasi tadi menemukan tempatnya untuk tumbuh.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling lama berkuasa. Sejarah hanya mengingat dua hal, mereka yang menggunakan kekuasaan untuk membangun peradaban, dan mereka yang membiarkan kekuasaan menjadi penyebab kehancuran, apalagi yang dihancurkan adalah rakyat kita sendiri.
Dan sebelum beta menghentikan sebuah titik kecil pada tulisan ini, bahwa tidak ada niatan buruk kepada siapapun. Kritikan ini mungkin masih jauh dari substansi, jauh dari apa yang menjadi batasan pikiran beta, namun sebagai pelajar beta merasa punya tanggung moril dan pertanyaan "Caquistokrasi; Garis Merah Maluku Utara Hari Ini?" bukanlah vonis. Ini adalah peringatan, sebab, sebelum sebuah pemerintahan kehilangan legitimasi, maka terlebih dahulu kehilangan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan rakyat telah habis, tidak ada kekuasaan yang cukup kuat untuk mempertahankan kehormatannya.
Penulis: Ahkam
Editor: ul