MOROTAI, Wartarepublik.com – Solidaritas PelajarMahasiswa Morotai Timur Maluku Utara (SPMMT-MU) menyoroti sikap Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pulau Morotai yang dinilai belum transparan dalam pengelolaan anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XII Maluku Utara 2026 senilai Rp1,4 miliar.

Ketua Umum SPMMT-MU, Muhammad Rijwar Pina, mengatakan sebagai tuan rumah POPDA XII, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tidak hanya dituntut menyukseskan pelaksanaan kegiatan secara seremonial, tetapi juga wajib memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

"Menurutnya, dana sebesar Rp1,4 miliar merupakan uang rakyat yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui secara rinci alokasi anggaran tersebut, mulai dari biaya akomodasi, pemondokan atlet, konsumsi, transportasi, hingga kebutuhan teknis lainnya," kata Rijwal. Kamis, (9/7/26)

Rijwar menilai penjelasan yang selama ini disampaikan Dispora masih bersifat normatif dan belum menjawab substansi yang dipertanyakan masyarakat. Ia menegaskan bahwa transparansi anggaran bukan merupakan bentuk kemurahan hati pemerintah, melainkan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Jika pengelolaan anggaran telah dilakukan sesuai ketentuan dan perencanaan, maka seharusnya tidak ada alasan untuk menutup rincian penggunaannya kepada publik. Sikap tertutup justru memunculkan kecurigaan dan menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola administrasi maupun penggunaan anggaran tersebut," ujar Rijwar.

Lanjut, SPMMT-MU juga menilai penyampaian informasi yang belum terbuka mencerminkan lemahnya komitmen terhadap prinsip pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Pulau Morotai.

Karena itu, SPMMT-MU mendesak Dispora Kabupaten Pulau Morotai segera membuka secara rinci penggunaan anggaran POPDA XII Maluku Utara 2026 kepada masyarakat. Menurut organisasi tersebut, keterbukaan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah.

"Rijwar menegaskan, apabila tuntutan transparansi tersebut tidak direspons, SPMMT-MU akan terus mengawal persoalan ini. Bahkan, apabila pemerintah tetap mengabaikan permintaan tersebut, pihaknya menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran publik," tegas Rijwal.



Editor: ul