.png "Admin Global")
Jakarta, Wartarepublik.con – Pemerintah Thailand bersiap mengambil tindakan tegas terhadap ribuan pegawai pemerintah daerah yang diduga terlibat dalam skandal kecurangan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sebanyak 5.925 aparatur dilaporkan berpotensi kehilangan status kepegawaiannya pada Agustus 2026.
Langkah tersebut diambil setelah penyelidikan mengungkap dugaan praktik manipulasi dalam proses seleksi CPNS yang disebut-sebut sebagai salah satu kasus korupsi terbesar di Thailand dalam beberapa tahun terakhir.
Wakil Menteri Dalam Negeri Thailand, Worasit Liangprasit, mengatakan komite yang menangani penyelidikan terhadap pelaksanaan ujian dan tata kelola administrasi daerah dijadwalkan menggelar rapat pada Rabu dan Kamis pekan ini. Ia meminta seluruh pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil penyelidikan dengan mencopot pegawai yang terbukti terlibat.
Menurut Worasit, sekitar 10.000 orang diduga terseret dalam jaringan kecurangan yang mulai terungkap sejak Juni lalu. Ia menilai praktik tersebut merupakan bentuk korupsi berskala besar yang mencederai sistem rekrutmen aparatur negara.
Penyelidikan berfokus pada proses seleksi pegawai untuk Departemen Administrasi Daerah tahun 2025. Dalam penyelenggaraannya, ujian tersebut dilaksanakan oleh Universitas Srinakharinwirot yang ditunjuk sebagai pelaksana.
Persaingan dalam seleksi PNS di Thailand memang sangat ketat. Lebih dari 400.000 peserta mengikuti ujian untuk memperebutkan 6.669 formasi yang tersedia. Aparat menduga sindikat kecurangan memperoleh keuntungan lebih dari 4 miliar baht, atau sekitar Rp1,8 triliun, dengan menawarkan jaminan kelulusan kepada para pelamar.
Sementara itu, Komisaris Biro Investigasi Pusat (CIB), Letjen Polisi Nathasak Chaowanasai, mengungkapkan bahwa hingga kini penyidik telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka.
Dari jumlah tersebut, lima orang telah mengakui keterlibatan mereka. Salah satunya diketahui merupakan pejabat senior di Universitas Srinakharinwirot.
Adapun delapan tersangka lainnya belum memenuhi panggilan penyidik dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan. Di antara mereka terdapat mantan Direktur Jenderal Departemen Administrasi Daerah, Teeruth Supawiboonpol.
Pihak kepolisian memperkirakan seluruh tersangka yang belum menjalani pemeriksaan akan memenuhi panggilan penyidik paling lambat pada awal pekan depan. Kasus ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan kecurangan tersebut.
Redaksi: IL